SPI ULM Gelar Bimtek Penerapan dan Perhitungan TKDN

Banjarmasin – Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Bimbingan Teknis Penerapan PDN, TKDN dan Preferensi Harga pada Pengadaan Barang/Jasa. Acara ini digelar pada hari Rabu (6/9/2023) bertempat di Ruang Rapat Senat, Lantai 3 Gedung Rektorat ULM Banjarmasin.

Pemerintah saat ini terus menggalakkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam setiap kesempatannya selalu mengingatkan dan memberikan arahan pada seluruh stakeholder di instansi pemerintahan dan BUMN agar mengoptimalkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini disampaikan Presiden bertujuan untuk mendorong roda perekonomian masyarakat, menyerap produk UMKM, serta mendorong pertumbuhan industri lokal dalam negeri untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih mandiri.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen, Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal, mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023 dan Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk merealisasikan hal tersebut di atas, diperlukan kerja sama dari semua pihak dalam rangka mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah.

Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Ir. Arief Rahmad Maulana, M.Si., IPU berharap ke depannya tenaga kependidikan (tendik) di lingkungan ULM semakin memahami dan memiliki keahlian, ketrampilan sebagai pelaku pengadaan. Melalui kegiatan bimtek ini, diharapkan tendik dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam menyusun, mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.