Delegasi Setjen MPR RI Kunjungi ULM, Bangun Kolaborasi Akademik untuk Kebijakan Publik

Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menerima kunjungan delegasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam agenda Kunjungan Kemitraan Sekretariat Jenderal MPR RI yang berlangsung di Ruang Wasaka 3 Rektorat Banjarmasin, Kamis (2/4).

Delegasi yang hadir terdiri dari:

1. Rosando, S.IK., M.Si., M.H. (Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR RI) 2. Djarot Widiarto, S.H. (Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi) 3. Wahyu Fitri Riyanto, S.H., LL.M. (Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan) 4. Fahmi Idris, S.H. (Kepala Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi) 5. Try Syilvani, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rektor Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si beserta jajaran pimpinan universitas, mulai dari para Wakil Rektor, Dekan, Ketua lembaga, hingga Kepala UPA.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan suatu kehormatan bagi universitas. Ia menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi langkah awal dalam membangun sinergi strategis, khususnya dalam pelaksanaan kajian-kajian yang dibutuhkan oleh MPR RI.

“Kunjungan ini merupakan salah satu kehormatan bagi Universitas Lambung Mangkurat untuk diberikan kepercayaan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dalam menjalin hubungan kerja sama untuk pelaksanaan kajian yang diperlukan oleh MPR RI,” ucap Rektor.

Lebih lanjut, Rektor menjelaskan bahwa dalam implementasinya, ULM akan melibatkan para ahli sesuai bidang yang relevan. Tema-tema kajian nantinya akan ditentukan oleh Badan Pengkajian MPR RI, yang kemudian akan menjadi dasar bagi universitas dalam menunjuk tenaga ahli yang kompeten.

“Dengan melibatkan para ahli yang sesuai, diharapkan proses pengkajian dapat berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas,” tambahnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara ULM dan MPR RI dalam mendukung penguatan kajian strategis nasional serta kontribusi akademisi terhadap kebijakan publik.