PENDEWASAAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Politik di Indonesia yang sedang menggeliat dengan momentum PILKADA DKI Jakarta yang marak dibicarakan bukan cuman oleh masyarakat Jakarta, tapi  oleh seluruh masyarakat Indonesia. Momentum itu juga sangat tepat dengan kuliah umum yang dilaksanakan oleh Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan tema “Rancangbangun Sistem Politik dan Demokrasi Untuk Perubahan Indonesia” yang diadakan Kamis (20/04/2017) di Aula Rektorat lantai 1 ULM Banjarmasin. Kuliah umum ini dihadiri oleh Rektor ULM Prof. Dr. H. Sutarto Hadi M.Si., M.Sc, Wakil Rektor IV ULM Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin M.Sc., dengan pembicara Yudi Latief, Ph.D yang merupakan Direktur Eksekutif Reform Institute, Dr. Mukhtar Sarman, M.Si., serta Dr. Andi Tenri Sompa, S.Ip., M.Si., sebagai moderator.

Rektor ULM Prof. Dr. H. Sutarto Hadi M.Si, M.Sc dalam sambutanya yang sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa sistem politik di Indonesia sekarang bergerak ke arah yang lebih baik, dibuktikan dengan masyarakat Indonesia yang tumbuh menjadi semakin dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Contoh nyatanya adalah dari PILKADA DKI Jakarta yang diadakan pada (19/04/2017), PILKADA yang panas namun tidak terjadi insiden besar yang dapat merusak kesatuan bangsa Indonesia. Tapi tentu saja dalam kehidupan bermasyarakat kita akan tetap mendapatkan masalah sebagai bangsa yang bergerak menuju arah yang lebih baik dan dewasa, dan sebisa mungkin kita harus tetap mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Dalam materinya, Yudi latief, Ph.D menyampaikan transformasi Indonesia untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memerlukan usaha untuk membangkitkan dan menggalang kekuatan-kekuatan progresif dari segala keragaman posisi subjek dalam masyarakat. Untuk itu memerlukan konsentrasi kekuatan nasional. Untuk membentuk konsentrasi kekuatan nasional tersebut, perpecahan harus dihindari dengan menghadirkan konsepsi negara kekeluargaan yang berkeadilan melalui demokrasi permusyawaratan yang dapat menjaga keseimbangan antara tuntutan persatuan kesatuan dengan keragaman perbedaan. Sesuai dengan sifat kekeluargaan bangsa Indonesia, pembangunan sistem politik harus memperhatikan karakter dasar bangsa Indonesia. Semuanya itu bisa dijalankan jika kita memiliki mentalitas dan kerangka institusional untuk mempertemukan segala pertentangan melalui mekanisme permusyawaratan. Oleh, karena itu model demokrasi liberal dan totaliter harus diganti dengan model demokrasi permusyawaratan, yang dapat mewadahi keragaman aspirasi dari perwakilan rakyat, aspirasi golongan dan aspirasi kedaerahan. Selain itu, narasumber yang lain Dr. Mukhtar Sarman, M.Si menyampaikan mengenai peta jalan untuk demokrasi lokal. Adanya unsur sara dalam kampanye politik pilkada merupakan indikasi bahwa kontestasi pilkada masih belum beranjak pada struktur tribalisme. Karena fenomena itu merupakan realitas politik yang terperagakan, hal seperti itu tidak terantisipasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat, dan boleh jadi hal itu tidak disadari oleh perancang undang-undang. Gejala lain yang dianggap merupakan masalah yang cukup menonjol dalam konteks pilkada adalah politik uang. Dari materi kuliah umum yang diberikan kali ini diharapkan bisa memberi edukasi dan wawasan kepada mahasiswa tentang sistem sistem politik dan demokrasi di Indonesia. (Humas ULM)