Akademisi ULM Soroti Kepastian Kebijakan Pembangunan Kereta Api di Kalimantan

Banjarmasin – Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM, Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., menilai bahwa persoalan utama pembangunan kereta api di Kalimantan bukan terletak pada hambatan teknis, melainkan pada kepastian kebijakan dan arah pembangunan dari pemerintah pusat.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. Akbar Rahman sebagai pengamat tata kota dalam ulasan yang dimuat Banjarmasin Post edisi 16 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa kondisi lahan gambut di Kalimantan tidak seharusnya dijadikan alasan utama untuk menunda pembangunan jalur kereta api. Menurutnya, rekayasa konstruksi untuk wilayah gambut telah tersedia dan banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk melalui sistem pancangan dan pendekatan teknis lainnya.

Akademisi ULM itu menjelaskan bahwa infrastruktur transportasi—mulai dari jalan, jalur kereta api, pelabuhan, hingga bandara—merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi wilayah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pembangunan di Kalimantan berisiko terus tertinggal dibandingkan kawasan lain di Indonesia.

Secara karakteristik wilayah, Kalimantan Selatan dinilai memiliki kondisi tanah yang beragam dan memungkinkan pembangunan rel kereta api dilakukan secara bertahap. Pada kawasan dengan tanah keras dan gambut dangkal, pembangunan dapat diprioritaskan lebih dahulu. Sementara itu, untuk wilayah bergambut tebal seperti Kota Banjarmasin, pembangunan tetap memungkinkan dilakukan dengan pendekatan konstruksi khusus yang telah teruji secara teknis.

Dr. Akbar menekankan bahwa persoalan mendasar saat ini adalah belum terlihatnya komitmen dan kepastian roadmap pembangunan kereta api di Kalimantan. Jika proyek tersebut belum menjadi prioritas nasional, menurutnya, pemerintah pusat perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan harapan tanpa kejelasan waktu dan tahapan.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif menunggu keputusan pusat. Penyusunan kajian teknis, kesiapan lahan, serta perencanaan integrasi jalur kereta api dengan pelabuhan dan kawasan industri dinilai penting untuk dipersiapkan sejak dini. Dengan demikian, daerah memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika kebijakan nasional mulai diarahkan pada pemerataan pembangunan.

Melalui pandangan kritis tersebut, Universitas Lambung Mangkurat menegaskan peran akademisinya sebagai rujukan keilmuan dalam isu-isu strategis pembangunan wilayah. Pemikiran Dr. Eng. Akbar Rahman diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan agar pembangunan nasional, khususnya di Kalimantan, dapat berjalan lebih adil, terarah, dan berkelanjutan.