Prodi S3 Ilmu Hukum ULM Jalani Asesmen Akreditasi

BANJARMASIN, 11 November 2025 – Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjalani tahapan krusial dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Hukum ULM, Selasa (11/11), sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi terhadap Laporan Evaluasi Diri (LED) yang telah disusun oleh program studi.

Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., hadir langsung mendampingi Dekan Fakultas Hukum beserta jajaran, menunjukkan komitmen penuh universitas dalam memastikan kualitas akademik program doktoral sesuai standar nasional tertinggi.

Tim asesor BAN-PT terdiri dari dua pakar hukum terkemuka, yakni Prof. Dr. Maret Priyatna, S.H., M.H. dan Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., yang akan melakukan telaah dokumen, peninjauan sarana prasarana, serta sesi wawancara dengan pengelola program studi, dosen, mahasiswa, dan alumni.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum ULM menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim asesor dan menegaskan kesiapan seluruh sivitas akademika dalam menjalani proses asesmen.

“Program doktor ini merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia unggul. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh tim asesor,” ujarnya.

Program Studi S3 Ilmu Hukum ULM merupakan satu-satunya program doktor hukum di Pulau Kalimantan, dibuka sejak tahun 2021. Visi strategisnya diarahkan untuk menjadi program studi terkemuka skala global dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan lahan basah pada tahun 2031—visi yang selaras dengan arah kebijakan Universitas Lambung Mangkurat.

Rektor ULM menambahkan bahwa hasil akreditasi ini tidak hanya berdampak pada Prodi S3 Ilmu Hukum, tetapi juga pada reputasi kelembagaan ULM sebagai universitas unggul di tingkat regional dan nasional.

“Kami tidak ingin program doktor ini menjadi menara gading yang hanya unggul secara teoretis, tetapi terlepas dari konteks sosial dan ekologis Kalimantan. Kita berada di episentrum isu lahan basah—dari tata kelola gambut, hukum pertambangan, hingga keadilan restoratif bagi masyarakat hukum adat,” tegasnya.

Karena itu, Prodi S3 Ilmu Hukum ULM diarahkan untuk melahirkan yuris dan doktor hukum yang tidak hanya menguasai teori hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu lingkungan, sumber daya alam, dan hukum adat yang relevan dengan ekosistem lahan basah.

Seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum ULM berharap proses asesmen lapangan ini berjalan lancar dan menghasilkan predikat akreditasi terbaik, idealnya “Unggul”, sebagai pengakuan atas kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di Kalimantan.