Guru Besar ULM Soroti Wacana Kampus Kelola Tambang, Perlu Kajian Mendalam

Banjarmasin – Usulan agar perguruan tinggi diberi kewenangan mengelola tambang menuai beragam tanggapan. Wacana ini dinilai memiliki potensi besar, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus dikaji secara menyeluruh.

Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Handry Imansyah, menilai bahwa konsep ini bisa membawa dampak positif, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi pertambangan. Namun, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk menjalankannya.

“Perguruan tinggi bisa berperan dalam pengelolaan tambang yang lebih berkelanjutan, terutama jika memiliki jurusan terkait seperti teknik pertambangan, geologi, dan ilmu lingkungan. Namun, implementasinya tidak bisa sembarangan,” ujarnya.

Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam usulan pengelolaan tambang oleh kampus menurut Prof Handry, di antaranya:

1. Peluang dan Manfaat bagi Kampus dan Masyarakat

Jika pengelolaan tambang oleh kampus diterapkan dengan baik, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh:

• Pengembangan SDM berkualitas, di mana kampus dapat mencetak tenaga ahli pertambangan melalui pendidikan berbasis praktik;
• Inovasi teknologi ramah lingkungan olehperguruan tinggi bisa berkontribusi dalam menciptakan metode pertambangan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
• Dampak ekonomi positif, yakni membuka lapangan kerja baru serta meningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;
• Sumber pendapatan alternatif bagi kampusyang bisa digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan dan mengurangi beban biaya kuliah mahasiswa;
• Tambang sebagai laboratorium nyata, di mana mahasiswa dan dosen memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang dipelajari langsung di lapangan.

Sebagai contoh, ULM dinilai lebih siap dibandingkan banyak perguruan tinggi lain karena memiliki jurusan dan pusat studi yang berfokus pada pertambangan serta rehabilitasi lingkungan pasca-tambang.

2. Tantangan yang Perlu Diwaspadai

Meski terlihat menjanjikan, Handry mengingatkan bahwa ada berbagai tantangan yang harus diantisipasi sebelum kebijakan ini diterapkan.

“Tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya, baik dari segi modal, tenaga ahli, maupun infrastruktur untuk mengelola tambang. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan antara dunia akademik dan bisnis. Jika kampus terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi, ada risiko bahwa fokus utama pendidikan bisa terganggu.

Sebagai solusi, Handry menyarankan agar perguruan tinggi yang mengelola tambang membentuk badan usaha terpisah. Dengan demikian, kegiatan akademik dan bisnis dapat berjalan secara profesional tanpa saling berbenturan.

Selain itu, aspek hukum dan lingkungan juga menjadi perhatian utama. Kampus yang terlibat dalam industri tambang harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Wacana ini memang menarik, tetapi memerlukan kajian yang lebih dalam. Jangan sampai tujuan awalnya untuk meningkatkan pendidikan justru malah mengorbankan lingkungan dan kualitas akademik,” pungkasnya.