Seminar Nasional Forum Publik 2026 Bahas Tantangan dan Strategi Ketahanan Pangan Nasional

Banjarmasin – Ketahanan pangan nasional menjadi isu strategis yang membutuhkan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Seminar Nasional Forum Publik 2026 bertema “Ketahanan Pangan Nasional: Tantangan, Kebijakan, dan Strategi Masa Depan Indonesia” dengan tajuk “Siapa yang Menjamin Pangan Kita?” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Jumat (09/10/2026) di Lecture Theatre FISIP.

Kegiatan turut dihadiri Rektor ULM Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., SH,  Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR.. S.Far., Apt., M.M.,  Dekan FISIP ULM Dr. Irwansyah, S.Sos., M.Si, Founder Arboretum Ayu Tirta Chendrawan Sugianto. Kegiatan menjadi semakin semarak dengan kehadiran Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P. selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia. Kehadiran beliau diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai arah kebijakan dan strategi ketahanan pangan nasional, sekaligus memberikan perspektif pemerintah terkait tantangan dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk bertukar gagasan serta memperluas wawasan mengenai tantangan ketahanan pangan, arah kebijakan, dan strategi penguatan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Rektor ULM menekankan bahwa ketahanan pangan tidak semata-mata berkaitan dengan produksi dan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga berhubungan erat dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi, lingkungan hidup, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, hingga stabilitas sosial.

Menurutnya, pertanyaan “Siapa yang Menjamin Pangan Kita?” merupakan refleksi kritis yang mendorong masyarakat untuk melihat persoalan pangan secara lebih menyeluruh, terutama di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia.

“Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan produksi pangan atau ketersediaan beras dan bahan makanan lainnya. Persoalan pangan jauh lebih luas karena berkaitan dengan ekonomi, kebijakan fiskal, lingkungan hidup, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, bahkan stabilitas sosial dan negara,” ungkapnya.

Rektor menjelaskan bahwa dari perspektif administrasi publik, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga pengolahan pangan, dengan dukungan koordinasi antarlembaga, perencanaan yang matang, dan data yang akurat.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam menjawab persoalan ketahanan pangan. Kajian mengenai pertanian, ekosistem, dan tata kelola air memiliki keterkaitan dengan administrasi publik, khususnya dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Rektor menegaskan komitmen ULM dalam mendorong terwujudnya Kampus Berdampak. Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya berorientasi pada proses dan keluaran (output), tetapi juga harus mampu menghasilkan outcome yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan motto ULM, “Think, Act, and Impact.” Think berarti berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan argumentasi ilmiah. Act berarti bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Sementara itu, Impact berarti menghasilkan perubahan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan dan Indonesia secara luas.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar nasional yang mengangkat persoalan strategis bagi pembangunan daerah dan nasional tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki relevansi kuat bagi Kalimantan Selatan, yang memiliki karakteristik pertanian lahan rawa dan pasang surut sebagai salah satu sumber produksi beras.

Menurutnya, tantangan ketahanan pangan di daerah tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan tata air, alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, serta perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.

Berbagai tantangan tersebut, lanjutnya, membutuhkan tata kelola yang baik. Kebijakan yang tepat harus didukung koordinasi antarlembaga yang kuat, perencanaan yang matang, serta penggunaan data yang akurat agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.

Ia juga menyoroti peran penting lulusan Administrasi Publik dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk melalui kajian akademik, penelitian, dan kolaborasi dengan perangkat daerah.

Kepada mahasiswa, ia berharap seminar tersebut dapat memperkaya wawasan sekaligus mendorong lahirnya gagasan konstruktif yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar Nasional Forum Publik 2026, Khayatu Azzahra, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah diskusi dan pertukaran pemikiran mengenai ketahanan pangan nasional.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan memberikan wawasan dalam kegiatan tersebut. Apresiasi juga disampaikan kepada ULM, FISIP ULM, seluruh pihak pendukung, panitia, dan peserta yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Forum Publik 2026.

Khayatu berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan kepedulian, serta mendorong pemikiran bersama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.

Melalui Seminar Nasional Forum Publik 2026, ULM berharap ruang dialog antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat dapat semakin berkembang, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Diskusi mengenai ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi langkah untuk mendorong kolaborasi dan tindakan nyata demi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.