Keselamatan Pelayaran Harus Jadi Fondasi, Bukan Sekadar Administrasi

Banjarmasin — Tragedi tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo menjadi pengingat penting bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai pemenuhan administrasi. Hal ini ditegaskan Prof. Dr. Iphan Fitrian Radam, S.T., M.T., IPU, Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sekaligus pengamat transportasi, yang menilai aspek keselamatan harus menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas angkutan laut.

Mengutip Bpost edisi 6 Januari 2026, Prof. Iphan berpendapat bahwa izin berlayar bukanlah sekadar formalitas dokumen, melainkan instrumen krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan penyelenggaraan pelayaran.

“Izin pelayaran adalah gerbang awal untuk menentukan apakah sebuah kapal benar-benar layak beroperasi. Ketika proses ini dipermudah tanpa pengawasan ketat, risiko kecelakaan akan meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Beliau menekankan, pengawasan terhadap kelayakan kapal penumpang, termasuk di wilayah seperti Kalimantan Selatan, harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengawasan tidak cukup hanya pada tahap operasional, tetapi perlu mencakup audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), hingga uji petik atau ramp check secara berkala.

Dalam konteks regulasi, Prof. Iphan mengingatkan bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 harus dijadikan rujukan utama. Di sinilah peran syahbandar menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pengawas aktif keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Peran syahbandar harus dimaksimalkan. Mereka bukan sekadar administratif, tetapi penjaga utama keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Prof. Iphan juga menyoroti faktor cuaca ekstrem dan potensi pasang air laut atau rob yang kerap menjadi tantangan eksternal dalam pelayaran. Meski faktor ini tidak dapat dihindari, Prof. Iphan menegaskan bahwa justru dalam kondisi tersebut kelaiklautan kapal menjadi penentu utama apakah sebuah kapal boleh berlayar atau tidak.

“Kapal harus dirancang dan disiapkan untuk melindungi penumpang, muatan, dan peralatan, serta mampu meminimalkan risiko gangguan keselamatan,” jelasnya.

Lebih jauh, Prof. Iphan menekankan bahwa upaya pencegahan kecelakaan pelayaran harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Regulasi sebenarnya telah tersedia, termasuk Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur keselamatan pelayaran beserta sanksinya. Namun, implementasi dan komitmen bersama menjadi kunci utama.

Selain pengelola pelabuhan dan operator kapal, ia mengingatkan bahwa penumpang juga memiliki peran penting dalam keselamatan pelayaran. Kepatuhan terhadap aturan, seperti menggunakan life jacket dan menempati tempat duduk sesuai peruntukan, merupakan bagian dari mitigasi risiko kecelakaan. Penyediaan alat keselamatan tersebut pun telah menjadi kewajiban dalam SPM angkutan penyeberangan.

“Jika pengelola, operator, dan pengguna jasa transportasi laut dapat bersinergi dan sama-sama berkomitmen pada keselamatan, maka risiko kecelakaan yang tidak diinginkan dapat ditekan,” pungkas Prof. Iphan.

Pandangan Prof. Iphan ini menegaskan kontribusi kepakaran universitas dalam memberikan analisis berbasis keilmuan terhadap isu-isu keselamatan transportasi nasional, sekaligus menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan dan masyarakat luas. (Humas/AM)