Rektor ULM Hadiri Pelantikan Sekdaprov dan 18 Pejabat Tinggi Pemprov Kalsel
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melantik Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin, 14 Juli 2025. Pelantikan Sekda Provinsi Kalsel tersebut bersamaan dengan pelantikan dan pengukuhan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., hadir sebagai saksi pelantikan Sekdaprov Kalsel bersama Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara hj Imas Sukmariah, S.Sos., MAP. Sebelumnya, Rektor ULM merupakan salah satu dari lima anggota tim penilai dalam seleksi terbuka jabatan Sekdaprov yang dilakukan bulan April lalu.
Tim seleksi tersebut terdiri atas Roy Rizali Anwar sebagai ketua, serta empat anggota lainnya: Imas Sukmariah (Sekretaris Utama BKN RI), Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Prof. Ahmad Alim Bachri (Rektor ULM), dan Prof. Mujibburrahman (Rektor UIN Antasari).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keikhlasan bagi para pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan amanah jabatan. Pesan ini disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, termasuk pengangkatan definitif Muhammad Syarifuddin sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di hadapan jajaran Forkopimda dan 13 kepala daerah se-Kalsel atau yang mewakili, belum lama ini.
Gubernur menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan Muhammad Syarifuddin dalam mengemban tugas sebagai pemimpin tertinggi birokrasi di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Saya yakin Bapak Sekda yang baru mampu menjadi ‘Panglima Birokrasi’, karena selama menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah telah menunjukkan kinerja yang baik,” ujarnya.
Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Muhidin meminta agar tidak menunda-nunda kerja dan segera menjalankan tugas sesuai tanggung jawab baru yang diemban.
“Langsung tancap gas. Kita akan evaluasi dalam waktu enam bulan ke depan. Kalau kinerjanya kurang memuaskan, akan ada tindakan tegas,” tegasnya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran struktur organisasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan.
