Independensi Kolegium dalam Pendidikan Kedokteran: FKIK ULM Hadirkan Pakar Nasional

Banjarmasin – Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kembali menunjukkan komitmennya terhadap kualitas pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan. Bertempat di Gedung Teater FKIK ULM, talkshow bertema “Independensi Kolegium dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan” diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber nasional dan partisipasi antusias dari sivitas akademika.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan nasional yang diinisiasi para guru besar fakultas kedokteran se-Indonesia. Dekan FKIK ULM, Prof. Dr. Syamsul Arifin, dr., M.Pd., FISPH, FISCM, yang bertindak sebagai moderator, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari seruan para akademisi pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025 lalu.

“Gerakan ini adalah upaya untuk mengembalikan arah kebijakan dan tata kelola sistem kesehatan nasional, terutama terkait peran kolegium dalam pendidikan dan profesi kedokteran, agar sesuai dengan amanat undang-undang, termasuk UU No. 17 Tahun 2023,” ujar Prof. Syamsul.

Talkshow menghadirkan dua guru besar sebagai narasumber. Prof. Dr. Ari Yunanto, Sp.A, Subsp.Neo (K), S.H., seorang klinisi dan akademisi di bidang neonatologi, membawakan materi “Independensi Kolegium: Tinjauan dari Aspek Etik, Hukum, dan Kebijakan Terkini.” Ia menegaskan bahwa penghapusan independensi kolegium justru akan menggerus fungsi pengawasan profesi medis yang berbasis etika dan kompetensi.

“Kolegium idealnya tetap menjadi bagian dari organisasi profesi dan diakui negara sebagai mitra penjamin mutu. Pemerintah seharusnya berperan sebagai pengesah dan pengawas, bukan pengendali langsung,” jelas Prof. Ari.

Sementara itu, Prof. Dr. Zairin Noor, dr., Sp.OT (K), M.M., menyampaikan pandangan dalam materi “Independensi Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan.” Ia menyoroti terganggunya otonomi akademik perguruan tinggi akibat intervensi eksternal.

“Idealnya, fakultas kedokteran sebagai ‘dapur’, kolegium sebagai ‘koki’ perumus standar kompetensi, dan Kemenkes sebagai ‘user’. Maka, kurikulum dan capaian pembelajaran seharusnya disusun oleh kolegium untuk menjamin lulusan sesuai standar profesi,” terang Prof. Zairin.

Talkshow ini turut diwarnai diskusi interaktif dengan mahasiswa dan dosen FKIK ULM. Berbagai pertanyaan dan pandangan kritis dilontarkan, terutama mengenai potensi risiko jika independensi kolegium diabaikan. Prof. Syamsul mengingatkan pentingnya mahasiswa memahami isu ini secara objektif.

“Informasi yang salah jika diulang-ulang bisa dianggap benar. Maka mahasiswa perlu menyebarkan informasi valid, misalnya melalui video atau puisi saat orasi, agar suara mereka terdengar oleh pembuat kebijakan,” pesannya.

Sebagai penutup, Dekan FKIK ULM menegaskan bahwa independensi kolegium berarti kebebasan dalam menjalankan fungsi akademik dan profesional tanpa tekanan eksternal, sedangkan independensi penyelenggaraan pendidikan kedokteran merujuk pada otonomi dalam menetapkan kurikulum, standar, dan proses pendidikan.

“Kami berharap seruan dari para guru besar kedokteran se-Indonesia hari ini, dari Sabang sampai Merauke, bisa sampai ke telinga para pengambil keputusan nasional,” tutup Prof. Syamsul.

Melalui forum ini, Universitas Lambung Mangkurat menunjukkan peran aktif dalam menjaga integritas pendidikan kedokteran, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara kampus, kolegium, dan pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.