ULM Tandatangani MoU dengan Musrenbang Pemprov Kalsel

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, bertempat di Aula Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin pada Kamis (13/4/2023).

Penandatanganan MoU dilakukan secara langsung oleh Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor yang turut disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Dr (HC). H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., Ketua DPRD Kalimantan Selatan Dr. (HC). H. Supian HK, SH, MH bersamaan dengan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

Pada MoU ini, ULM dan Musrenbang Pemprov Kalsel sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya pemenuhan kebutuhan, kewajiban, dan perolehan manfaat pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah sesuai peran masing-masing.

Terdapat 6 cakupan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini, yakni:

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
Pengembangan Bisnis; dan
Lingkup kerja lainnya yang disepakati.

Dengan dibuatnya kerjasama ini merupakan bentuk dukungan dan sinergi dari Pemerintah Provinsi Kalsel kepada kemajuan ULM dalam rangka mendidik, memajukan dan mengembangkan putra-putri banua dan bangsa Indonesia.

Dalam Musrenbang diketahui bahwa empat tahun terakhir ini, Kalsel berhasil mencapai sasaran pembangunan yang cukup menggembirakan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, Kalsel masih mampu bertahan, dengan pertumbuhan ekonomi semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tumbuh 3,48 persen. Sedangkan, pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,1 persen.

Sementara itu, hingga tahun 2022, angka pengangguran di Kalsel hanya 4,7 persen dan angka kemiskinan 4,61 persen. Angka pengangguran dan kemiskinan ini jauh berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan Kalsel termasuk provinsi dengan jumlah penduduk miskin terkecil di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), telah mencapai angka 71,84. indeks kualitas lingkungan hidup sudah berada di angka 71,9, yang mendekati nilai rata-rata nasional.

Di sisi lain, kesenjangan pembagian pendapatan atau gini rasio, juga terus menurun. Pada tahun 2021, gini rasio di Kalsel berada di angka 0,325. Sedangkan tahun 2022 angkanya 0,309. Hal ini menggambarkan ketimpangan gini rasio Kalsel, termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah dan lebih baik dari nasional.