Legitimasi Kemenangan Tipis di PSU Pilkada Banjarbaru

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru terus menjadi sorotan, salah satunya dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Bachruddin Ali Akhmad. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang juga mantan Komisioner KPU Kalimantan Selatan ini menilai, meski kemenangan pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono atas kolom kosong bisa diterima secara prosedural, persoalan legitimasi tetap menjadi catatan penting.

Mengutip BPost edisi 21 April 2025, dalam keterangannya, Bachruddin menjelaskan bahwa kemenangan tipis sebesar 50,77 persen menurut hasil hitung cepat memang sah menurut prinsip demokrasi liberal.

“Dalam demokrasi, sekecil apa pun selisih suara tetap sah. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa latar belakang Pilkada Banjarbaru yang penuh drama dan intrik telah menggerus kepercayaan sebagian elite dan masyarakat kritis,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil hitung cepat yang dirilis tim Lisa-Wartono dinilai cukup rasional, mengingat ketatnya pengawasan selama PSU berlangsung.

“Penyelenggara berada dalam tekanan berat karena PSU ini dilaksanakan atas dasar putusan hukum,” ungkapnya.

Meski demikian, Bachruddin tidak menutup kemungkinan adanya gugatan baru terhadap hasil PSU. Namun, ia memperkirakan peluang gugatan tersebut dikabulkan sangat kecil, kecuali ditemukan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pemilu.

“Gugatan bisa saja terjadi, karena hampir tidak ada pemilu yang sepenuhnya bersih. Tapi untuk kasus seperti money politics, biasanya sulit dibuktikan karena minim saksi dan bukti konkret,” jelasnya.

Terkait kemenangan tipis Lisa-Wartono yang dalam berbagai versi hitung cepat tidak melebihi 52 persen, Bachruddin mengingatkan bahwa kemenangan secara angka belum tentu sejalan dengan legitimasi politik.

“Bahkan kemenangan besar pun belum tentu menghapus keraguan legitimasi, apalagi dalam konteks PSU yang sejak awal sudah membuat sebagian publik kehilangan kepercayaan pada proses,” terangnya.

Di sisi lain, menanggapi pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang berharap PSU tidak terjadi lagi karena alasan pemborosan anggaran, Bachruddin berpendapat bahwa demokrasi tidak semestinya diukur dari sisi efisiensi belaka.

“Demokrasi bukan proyek. Biaya tinggi adalah bagian dari investasi bangsa yang beradab. Kesadaran politik yang baik memang harus dibiayai, berapa pun besarnya,” pungkasnya.