FORUM DISKUSI BANUA UNTUK PENGUATAN PANCASILA
Otonomi Daerah Dan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penguatan Demokrasi Pancasila menjadi tema dalam Forum Diskusi Banua yang diadakan Universitas Lambung Mangkurat, Rabu (20/09/2017). Dengan menghadirkan narasumber Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013-2015 Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH, Kepala UKP PIP RI Yudi Latief, Ph.D., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA, Rektor ULM Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, Wakil Rektor I,II,III dan IV serta dihadiri dari berbagai stakeholder terkait. Forum Diskusi Banua yang diselenggarakan dalam bagian dari kegiatan Forum Rektor Indonesia serta rangkaian Dies Natalis ke 59 ULM ini untuk mendiskusikan apa saja yang menjadi potensi banua, mencari tahu problematika yang terjadi serta membuat langkah-langkah untuk memajukan banua Kalimantan Selatan. Tema dalam diskusi ini sendiri diambil merujuk dengan problematika didaerah untuk menguatkan demokrasi pancasila dinegara Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan.
Peserta diskusi baik itu Instansi Pemerintah, Swasta, Tenaga pendidik serta mahasiswa, berkumpul untuk menyampaikan berbagai problematika serta mencari solusi terkait otonomi daerah dalam upaya penguatan demokrasi pancasila. Nilai nilai pancasila yang telah diterapkan sampai saat ini harus di terapkan dalam kehidupan sehari- hari, pasalnya banyaknya ideologi baru yang bisa mempengaruhi masyarakat mengisyaratkan bahwa penguatan pancasila harus dilakukan. Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan serta pelayanan terhadap masyarakat dianggap belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan didalam pancasila. Makna pancasila yang sudah teruji didalam sejarah harus tetap dibawa kedalam setiap perilaku dan pola pikir bangsa Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Hal tersebut akan terlihat apabila para stakeholder memberikan pelayan publik yang maksimal kepada masyarakat. Masyarakat perlu melihat tindakan dari semua stakeholder sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila serta semua stakeholder baik itu Pemerintah, Perguruan Tinggi serta yang lainnya untuk mereformasi cara berpikir serta memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Hasil dari FGD ini nantinya akan disampaikan langsung kepada Presiden melalui Pokja dari Forum Rektor Indonesia agar hasil yang didapat bisa bermanfaat untuk masyarakat. (Humas ULM)
