AUDIT UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Badan Pemeriksa Keuangan bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat mengadakan Kuliah Umum dengan  tema “Audit Untuk Kesejahteraan Rakyat” yang diadakan di aula lt.3 Rektorat. Hadir dalam kuliah umum ini Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI Dr. Harry Azhar Azis, M.A, Gubernur Kalimantan Selatan  yang diwakili oleh Inspektorat Provinsi KalSel Hj. Awi Sundari, S.H, Rektor ULM Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, Kepala Perwakilan BPK KalSel, Didik Budi Satrio, Dekan Fakultas, serta diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin. Dipandu oleh moderator Prof. Dr. Achmad Alim Bachri, SE., M.Si, kuliah umum ini menyampaikan bagaimana pentingnya kebijakan fiskal yang harus tepat menyasar warga miskin, serta peran BPK melalui pemeriksaan kinerja untuk pencapaian kesejahteraan masyararakat.

Dalam pemaparannya mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI dari 2014 sampai Mei 2017 ini menyampaikan, ketimpangan kesejahteraan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama pemerintah. Meskipun  indeks Gini Ratio menunjukan angka penurunan dari  tahun 2015 sebesar 0,40 dan tahun 2016 sebesar 0,39, angka tersebut masih dikategorikan tinggi. Hal ini mengindikasi masih belum maksimalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kunci mencapai keadilan ekonomi bagi masyarakat miskin adalah dengan  desain kebijakan fiskal yang salah satu penekanannya  melalui kebijakan belanja pemerintah yang dikonsentrasikan khusus untuk kelompok 40% terbawah (miskin). Cara terbaik untuk meningkatkan penghasilan 40 % penduduk termiskin  adalah dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja dengan salah satunya menggunakan tolak ukur anggaran infrastruktur. Pembangunan  infrstruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi, ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Pengentasan kemiskinan menjadi suatu program yang cukup mahal sehingga peran BPK melalui pemeriksaan kinerja diperlukan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimanatkan dalam UUD 1945. Untuk mendukung tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti, pendidikan, kesehatan, penanggulangan  kemiskinan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan lingkungan. Selain itu, Rektor Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc menyampaikan pentingnya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkeadilan sosial. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat menjadi tanggu jawab kita semua. Melalui Kuliah umum ini mahasiswa ULM diajak agar menggunakan ilmu yang dimiliki agar tujuan negara tercapai yakni masyarakat yang sejahtera serta untuk selalu mencari jalan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan cara mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang sepenuhnya ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. (Humas ULM)