UNLAM MENYELENGGARAKAN SEMINAR DAN DISKUSI PUBLIK INTERNASIONAL

Banjarmasin, Jum’at (11/09/2015), Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) bekerjasama dengan Japan Indonesia Lawyers Association (JILA) menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Publik bertempat di aula Rektorat dengan temaMediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sistem Hukum Jepang dan Perbandingan di Indonesia. Menurut laporan Ketua Panitia Pelaksana, Dr.  Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S,H, M.Hum, peserta seminar sebanyak 200 orang terdiri dari delegasi Jepang, unsur akademisi, mahasiswa (S1 dan S2), birokrat, praktisi, penegak hukum, pengusaha dan unsur swasta.

Sebelum seminar dibuka, acara diawali dengan penandatanganan Naskah Kesepahaman (MoU) antara Universitas Lambung Mangkurat dengan Japan Indonesia Lawyers Association oleh masing-masing pimpinan, yaitu Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc (Rektor UNLAM) dan Prof. Yoshiro Kusano (Ketua JILA),  disaksikan oleh peserta seminar.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki kearifan lokal di bidang hukum, seperti halnya Jepang. Kearifan lokal tersebut dapat menjadi objek penelitian bagi kedua belah pihak (UNLAM dan JILA), pertukaran dosen dan mahasiswa yang merupakan salah satu implementasi dari MoU yang telah ditandatangani.

Seminar dan Diskusi Publik tersebut menampilkan tiga pembicara, yaitu Prof. Yoshiro Kusano, Ketua JILA,  profesor hukum Gakushuin University, Tokyo, Japan yang memaparkan Peran Sistem Wakai (Perdamaian) dan Chotei (Mediasi) di Jepang. Di Jepang, kini, Wakai maupun Chotei sangat banyak digunakan dan keduanya mempunyai kesamaan dalam hal mencari penyelesaian sengketa yang layak melalui kesepakatan diantara para pihak. Meskipun ada perbedaan subjek penyelenggara maupun tata caranya, kedua sistem tersebut sama. Di Indonesia, mediasi bagi pihak yang bersengketa (perdata) juga bisa dilakukan, namun menurut ketentuan yang ada, mediasi bisa dilakukan pada   hari pertama sidang dan persidangan tingkat pertama.

Pembicara kedua, Dr. Nirmala Sari, S.H., M.Hum, dosen Fakultas Hukum UNLAM menyampaikan gagasan tentangMediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.  Gagasan tersebut muncul karena penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup selama ini selalu terkendala dengan sulitnya pembuktian. Menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup selain bermanfaat bagi lingkungan hidup, sejalan dengan perkembangan hukum dalam tataran global, sejalan pula dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam tataran local, yakni masyarakat lokal Indonesia yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawarahan untuk mencapai kesepakatan.

Pembicara terakhir,  Prof. Dr. H. Akhmad Hasan, MH, Dekan Fakultas  Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin menyampaikan Adat Badamai: Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Adat Banjar di Kalimantan Selatan.  Dalam akhir paparannya, Prof. Akhmad Hasan menyimpulkan adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian suatu masalah. Kedepan, posisi adat bedamai cukup prosfektif dan masih tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun masih perlu mendapat dukungan dari masyarakat sendiri untuk memperjuangkan dan mengupayakan pelestarian nilai-nilai adat bedamai sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Acara seminar dan diskusi publik ditutup oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan ,Kerjasama dan Humas, Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc.

(Humas Unlam)