{"id":31454,"date":"2025-06-01T11:46:58","date_gmt":"2025-06-01T03:46:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/?p=31454"},"modified":"2025-06-01T11:46:58","modified_gmt":"2025-06-01T03:46:58","slug":"era-digital-dan-kebijakan-publik-ulm-hadirkan-diskusi-bersama-kapolda-kalsel-dan-guru-besar-hukum-tata-negara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/2025\/06\/01\/era-digital-dan-kebijakan-publik-ulm-hadirkan-diskusi-bersama-kapolda-kalsel-dan-guru-besar-hukum-tata-negara\/","title":{"rendered":"Era Digital dan Kebijakan Publik: ULM Hadirkan Diskusi Bersama Kapolda Kalsel dan Guru Besar Hukum Tata Negara"},"content":{"rendered":"<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">BANJARMASIN \u2013 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sukses menyelenggarakan kuliah umum bertema \u201cTantangan dan Peluang Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik di Era Digital\u201d pada Rabu, (28\/5\/25) di hadiri Rektor ULM, Ketua Senat ULM, koordinator ULM Banjarbaru, Direktur Utama PT. Bandangan Tirta Agung Chendrawan Sugianto, Kapolda Kalsel beserta jajaran, dosen dan mahasiswa di lingkungan ULM.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Acara yang berlangsung di General Building Lecture Theater ULM ini menjadi ajang diskusi penting mengenai adaptasi sistem negara di tengah derasnya arus digitalisasi.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Kuliah umum ini menghadirkan dua narasumber utama, Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel), yang bertindak sebagai keynote speaker, serta Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang juga menjabat sebagai Rektor UBT.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Dalam sambutannya, Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri menekankan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Menurutnya, kemampuan teknis saja tidak cukup. Ia mengatakan, mahasiswa perlu memahami dampak penggunaan teknologi secara sosial dan hukum.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cMahasiswa bukan hanya harus bisa teknologi, tapi juga harus mampu menggunakannya secara bijak. Karena dalam dunia digital, kesalahan kecil bisa berdampak besar,\u201d ujarnya.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Dalam pemaparannya Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, menekankan urgensi sinergi berbasis ilmu pengetahuan dalam menghadapi era digital.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Ia mengajak seluruh civitas akademika ULM dan masyarakat Kalimantan Selatan untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi ilmiah demi mewujudkan masyarakat yang maju, aman, mandiri, dan berdaya saing.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cKita harus berkolaborasi, memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar bijak dalam dunia digital. Kebijakan publik harus dibangun secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman,\u201d tegas Kapolda.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Sesi sealnjutnya pemaparan dari Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, seorang pakar Hukum Tata Negara, yang mengupas tuntas bagaimana perkembangan digital memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam ranah pemerintahan dan sistem ketatanegaraan.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Prof. Yahya mengawali pemaparannya dengan menyoroti posisi strategis Indonesia di kancah global. \u201cIndonesia, sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia dan tingkat penetrasi internet lebih dari 77 persen, memiliki potensi besar dalam transformasi digital. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai aktor strategis di kawasan Asia Tenggara,\u201d jelas Prof. Yahya.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Menurutnya, revolusi digital menuntut pergeseran paradigma fundamental dalam sistem pemerintahan. Jika sebelumnya fokus tertuju pada struktur kekuasaan konvensional, kini pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan pemanfaatan data, teknologi informasi, dan platform digital dalam tata kelola negara.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Hal ini berarti ketatanegaraan, yang dulunya berlandaskan struktur kekuasaan yang jelas, kini menghadapi tantangan baru dalam mengintegrasikan data besar, kecerdasan buatan (AI), dan platform digital untuk pengambilan keputusan dan layanan publik.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Prof. Yahya menjelaskan bahwa teknologi digital telah membawa perubahan revolusioner dalam sektor pemerintahan. Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi konsep e-Government untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Lebih jauh, teknologi memungkinkan pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, serta mendukung pembangunan smart city.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cMisalnya, dengan menganalisis data besar, pemerintah dapat memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran,\u201d urainya.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Ini menunjukkan, sebut Yahya bagaimana digitalisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada data.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Era digital juga mengubah lanskap kebijakan publik secara signifikan, menjadikannya lebih responsif dan adaptif. Prof. Yahya menyoroti bagaimana platform digital memungkinkan pemerintah untuk bereaksi cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Selain itu, digitalisasi memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cPemerintahan terbuka menjadi lebih mudah terwujud di era digital, di mana data dan informasi kebijakan dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Banyak pemerintah daerah di Indonesia telah menggunakan platform online untuk konsultasi publik dan pelaporan kinerja pemerintah,\u201d tambahnya.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Prof. Yahya merangkum fokus utama kebijakan publik di era digital menjadi tiga pilar:<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u00a0* Meningkatkan efisiensi dan efektivitas: Pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan proses birokrasi dan penyampaian layanan.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u00a0* Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Memastikan data dan informasi pemerintahan mudah diakses oleh publik.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u00a0* Meningkatkan partisipasi masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pembuatan kebijakan.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Meskipun demikian, Prof. Yahya tidak menampik bahwa era digital juga membawa tantangan besar bagi ketatanegaraan. Isu keamanan siber menjadi perhatian utama.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cDengan data dan informasi yang lebih terbuka, potensi penyalahgunaan, baik oleh pihak eksternal maupun internal, menjadi ancaman nyata,\u201d tegasnya.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Selain itu, ketimpangan akses teknologi menjadi masalah krusial. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital, yang dapat memperlebar kesenjangan dalam penerimaan kebijakan dan layanan publik.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Masalah lain yang tak kalah serius adalah penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial, yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dan bahkan merusak kohesi sosial.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Sebagai penutup, Prof. Yahya yang juga merupakan alumni Universitas Lambung Mangkurat menekankan bahwa era digital membawa dampak yang tak terhindarkan terhadap ketatanegaraan dan kebijakan publik. Pemerintah harus siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan teknologi digital. Era ini membuka jalan bagi kebijakan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif, namun tetap memerlukan perhatian serius terhadap isu-isu seperti keamanan data dan ketimpangan akses.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cSebagai masyarakat, kita juga harus terus beradaptasi dengan perubahan ini agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik,\u201d pungkas Prof. Yahya, menggarisbawahi pentingnya peran kolektif dalam menghadapi era digital.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">Sementara itu, Ketua pelaksana kegiatan, Siti Mauliana Hairini, menambahkan bahwa kuliah umum ini merupakan wujud nyata komitmen ULM dalam merespons dinamika ketatanegaraan dan kebijakan publik di era digital.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s5\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s4\"><span class=\"bumpedFont15\">\u201cKami menghadirkan Kapolda Kalsel sebagai representasi penegak hukum yang memahami tantangan digital saat ini, dan Guru Besar Hukum Tata Negara untuk memberikan perspektif akademik yang mendalam. Dunia digital menuntut peran kenegaraan yang aktif dan progresif,\u201d tutupnya.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANJARMASIN \u2013 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sukses menyelenggarakan kuliah umum bertema \u201cTantangan dan Peluang Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik di Era Digital\u201d pada Rabu, (28\/5\/25) di hadiri Rektor ULM, Ketua Senat ULM, koordinator ULM Banjarbaru, Direktur Utama PT. Bandangan Tirta Agung &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":31455,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_total_topic_count_hidden":0,"_bbp_total_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"pmpro_default_level":0},"categories":[23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31454"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31454"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31454\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31456,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31454\/revisions\/31456"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31455"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31454"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31454"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31454"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}