{"id":30674,"date":"2025-02-09T11:32:00","date_gmt":"2025-02-09T03:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/?p=30674"},"modified":"2025-03-09T22:35:59","modified_gmt":"2025-03-09T14:35:59","slug":"ekonom-ulm-soroti-efisiensi-anggaran-pemko-banjarmasin-pemerintah-harus-cermat-dan-bijak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/2025\/02\/09\/ekonom-ulm-soroti-efisiensi-anggaran-pemko-banjarmasin-pemerintah-harus-cermat-dan-bijak\/","title":{"rendered":"Ekonom ULM Soroti Efisiensi Anggaran Pemko Banjarmasin: Pemerintah Harus Cermat dan Bijak"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Banjarmasin &#8211; Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan daerah. Langkah ini bisa menjadi strategi positif jika dilakukan secara tepat sasaran. Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi dampak negatif, terutama bagi sektor swasta yang bergantung pada aktivitas pemerintah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin, mengingatkan bahwa penghematan anggaran, khususnya dalam perjalanan dinas, memang diperlukan agar alokasi belanja lebih efektif.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Efisiensi anggaran perjalanan dinas penting agar belanja benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan pusat. Namun, di daerah yang sektor swastanya masih bergantung pada aktivitas pemerintah, kebijakan ini bisa berdampak ganda,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Salah satu contoh dampak yang mungkin terjadi adalah menurunnya pendapatan hotel dan rumah makan yang selama ini mengandalkan kegiatan pemerintahan. Jika pendapatan sektor ini berkurang, tenaga kerja juga bisa terdampak, mulai dari berkurangnya pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi agar dampak negatif dari kebijakan ini bisa diminimalkan,&#8221; tambahnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain soal efisiensi anggaran, Muttaqin juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah menjadi perhatian. Ia menilai bahwa program ini kurang tepat dijalankan dalam kondisi keterbatasan anggaran dan sumber daya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Program ini bukan berarti tidak baik, tetapi kemampuan finansial kita masih sangat terbatas,&#8221; katanya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurutnya, program MBG lahir dari janji politik, bukan dari hasil riset yang matang. Ia berpendapat bahwa alokasi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan pengembangan sektor pendidikan, seperti memberikan akses pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen,&#8221; jelasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di tengah meningkatnya utang negara, pemerintah perlu lebih bijak dalam menentukan prioritas belanja agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Efisiensi anggaran yang diterapkan dengan strategi yang tepat akan memberikan manfaat besar. Sebaliknya, kebijakan yang kurang terarah justru bisa menimbulkan masalah baru,&#8221; tegasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara cermat dan terarah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Dalam situasi seperti ini, kita harus pintar mengelola anggaran. Fokus pada sektor yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, seperti pendidikan, adalah langkah yang lebih bijak,&#8221; pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banjarmasin &#8211; Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan daerah. Langkah ini bisa menjadi strategi positif jika dilakukan secara tepat sasaran. Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi dampak negatif, terutama bagi sektor swasta yang &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":30682,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_total_topic_count_hidden":0,"_bbp_total_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"pmpro_default_level":0},"categories":[66],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30674"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30674"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30674\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30683,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30674\/revisions\/30683"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}