{"id":30050,"date":"2024-12-11T11:38:06","date_gmt":"2024-12-11T03:38:06","guid":{"rendered":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/?p=30050"},"modified":"2025-01-02T12:15:28","modified_gmt":"2025-01-02T04:15:28","slug":"prof-handry-imansyah-penghentian-impor-komoditas-2025-langkah-strategis-dan-tantangannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/2024\/12\/11\/prof-handry-imansyah-penghentian-impor-komoditas-2025-langkah-strategis-dan-tantangannya\/","title":{"rendered":"Prof. Handry Imansyah: Penghentian Impor Komoditas 2025, Langkah Strategis dan Tantangannya"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">BANJARMASIN \u2013 Rencana pemerintah menghentikan impor sejumlah komoditas penting pada 2025\u00a0dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Handry Imansyah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang menilai kebijakan tersebut sejalan dengan potensi besar Indonesia dalam sektor pertanian dan sumber daya alam.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Prof. Handry, kebijakan ini harus didukung dengan kesiapan infrastruktur, teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi lokal untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas maupun kuantitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLangkah ini relevan, tetapi ketergantungan Indonesia yang tinggi pada impor menunjukkan masih adanya tantangan signifikan di sektor pertanian lokal,\u201d jelasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam jangka pendek, penghentian impor dapat memicu kenaikan harga pangan akibat pasokan lokal yang belum siap. Hal ini juga berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti pakan ternak dan makanan, juga berpotensi menghadapi gangguan operasional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini diyakini mampu mendorong ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi jika diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan infrastruktur distribusi. \u201cTanpa persiapan yang matang, kesenjangan wilayah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bisa terjadi,\u201d tambah Prof. Handry.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prof. Handry menyebutkan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar kebijakan ini berhasil, di antaranya:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Penguatan Kapasitas Produksi Lokal dengan menjamin ketersediaan pasokan yang stabil.<\/li>\n<li>Peningkatan Infrastruktur Distribusi dengan memastikan akses ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil.<\/li>\n<li>Stabilisasi Harga dengan tujuan Melindungi konsumen dan petani dari fluktuasi harga.<\/li>\n<li>Insentif untuk Industri Lokal yang berfokus untuk mendukung industri yang menggunakan bahan baku lokal.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, masyarakat juga perlu beradaptasi dengan perubahan harga dan mendukung konsumsi produk lokal sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Diversifikasi pangan menjadi solusi lain untuk mengurangi tekanan pada komoditas tertentu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Meski penghentian total impor sulit dicapai dalam waktu dekat, Indonesia dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produktivitas lokal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prof. Handry menekankan, &#8220;Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, tetapi membutuhkan persiapan matang dari semua pihak\u2014pemerintah, masyarakat, dan industri.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rencana penghentian impor ini menjadi momentum untuk mendorong transformasi sektor pangan dan pertanian menuju kemandirian yang berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BANJARMASIN \u2013 Rencana pemerintah menghentikan impor sejumlah komoditas penting pada 2025\u00a0dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Handry Imansyah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang menilai kebijakan tersebut sejalan &hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":30078,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_total_topic_count_hidden":0,"_bbp_total_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"pmpro_default_level":0},"categories":[23],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30050"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30050"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30050\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30079,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30050\/revisions\/30079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulm.ac.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}