NELAYAN DAN BELENGGU KEMISKINAN Oleh: Dr. Ir. M. Ahsin Rifa’i

New Picture (31)Hingga tahun 2012 sekitar 1,5 juta nelayan tangkap sudah meninggalkan laut. Sebagian dari mereka beralih profesi ke sektor informal di luar perikanan tangkap, misalnya menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, atau tukang ojek.

Fakta ini seharusnya tidak boleh terjadi mengingat Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan atau Negara Maritim. Negara yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, memiliki jumlah pulau terbanyak mencapai 17.504 buah, memiliki garis pantai terpanjang ke 4 di dunia mencapai 95.181 km, memiliki perairan laut mencapai 5,8 juta km2, dan memiliki ekosistem-ekosistem spesifik seperti ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang kaya akan sumberdaya ikan dan fauna tropis bernilai ekologis dan ekonomis tinggi.Namun sungguh sangat ironis, melimpahnya potensi sumberdaya pesisir dan kelautan yang kita miliki ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, bahkan kantong-kantong kemiskinan masyarakat Indonesia saat ini berada di wilayah pesisir dan permukiman nelayan.

Problematika Nelayan Indonesia

Beberapa problem mendasar yang dihadapi nelayan kecil-tradisional Indonesia saat ini antara lain: (1) alat dan kapal penangkapan yang berkapasitas rendah, (2) regulasi dan penerapan hukumperaturan wilayah atau daerah penangkapan belum berpihak pada nelayan kecil-tradisional, (3) ketidakmampuan biaya operasional untuk melaut, (4) sarana dan prasana pendukung hasil tangkapan yang tersedia sangat terbatas, (5) kebiasaan dan pola hidup nelayan yang konsumtif

Hampir 80% nelayan kita masuk katagori nelayan kecil dan tradisional. Kelompok nelayan ini hanya memiliki kapal penangkap ikan berkapasitas kurang dari 30 gross ton (GT). Dengan kapasitas ini nelayan hanya mampu menangkap ikan paling jauh 4 mil dari garis pantai, sedangkan perairan di atas 4 – 12 mil hanya bisa dijangkau oleh kapal-kapal berkapasitas di atas 30 GT. Namun sangat disayangkan kapal-kapal tersebut hanya dimiliki oleh segelintir nelayan besar dan perusahaan perikanan yang jumlahnya hanya mencapai 20%. Kondisi ini menyebabkan daerah penangkapan sekitar 4 mil dari daerah pantai menjadi ajang perebutan oleh nelayan-nelayan kecil, sedangkan daerah penangkapan 4 – 12 mil hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif hanya dikuasai oleh segelintir nelayan besar dan perusahaan perikanan. Padahal daerah penangkapan tersebut sangat luas dan memiliki sumberdaya ikan yang jauh lebih melimpah.Selain kapal, nelayan kita juga memiliki keterbatasan kemampuan alat dan teknologi penangkapan. Sebagian besar masih sederhana dan tradisional sehingga jumlah tangkapan yang dihasilkanpun relatif rendah.

Daerah penangkapan 4 mil dari garis pantai yang seharusnya menjadi wilayah penangkapan nelayan kecil-tradisional juga turut dirampok oleh nelayan-nelayan besar dengan alat penangkapan lebih canggih. Lebih ironis, kapal-kapal asing pun ikut berpesta pora menjarah.Data terakhir menunjukkan sekitar 250 trilyun rupaiah per tahun Indonesia mengalami kerugian akibat ilegal fishing. Kondisi ini diperparah oleh limbah industri dan pertambangan yang dibuang ke pantai turut pula mencemari dan berdampak terhadap habitat ikan yang menjadi tangkapan nelayan kecil-tradisional. Sangat disayangkan regulasi dan hukum-peraturan yang ada sekarang masih belum mampu mengatur masalah-masalah tersebut dan terkesan adanya pembiaran.

Sebagian besar nelayan kita kurang memiliki modal untuk melaut sehingga meminjam modal kepada para tengkulak. Celakanya para tengkulak seenaknya memainkan harga hasil tangkapan nelayan karena mereka terikat hutang piutang.Di sisi lain ketika hasil tangkapan melimpah, sarana dan prasarana pendukung seperti pabrik es dan industri pengolahan belum cukup tersedia di sentra-sentra penangkapan sehingga hasil tangkapan tidak dapat tertampung dan terpaksa dijual dengan harga yang murah.

Dan terakhir adalah kebiasaan dan pola hidup nelayan yang konsumtif yang kurang memikirkan masa depan. Ketika hasil tangkapan melimpah mereka hura-hura menghabiskan uangnya untuk keperluan konsumtif dan ketika ikan sedikit maka mereka tidak memiliki apa-apa lagi terkecuali hutang dimana-mana untuk menyambung hidup.

Perbaikan Nasib Nelayan Indonesia

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nasib nelayan antara lain: (1) restrukturisasi kapal dan alat penangkapan sehingga nelayan mampu merambah daerah-daerah penangkapan yang selama ini hanya dikuasai oleh nelayan-nelayan besar. (2) regulasi dan hukum-peraturan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil-tradisional, seperti pengaturan daerah penangkapan 4 mil merupakan daerah tangkapan nelayan kecil-tradisional. Jika ada nelayan besar dan kapal asing menjarah di daerah tersebut harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan pihak-pihak yang mencemari perairan pantai dengan limbah industri dan pertambangannya, (3) pemerintah harus meningkatkan upaya memberdayakan nelayan terutama penyediaan modal kerja yang diatur dengan baik sehingga mampu digulirkan kembali ke nelayan lainnya. Skim penyaluran dana ini harus sederhana dan tidak menyulitkan nelayan, (4) pemerintah harus membangun dan menambah sarana dan prasarana pendukung seperti pabrik es dan industri pengolahan di sentra-sentra penangkapan. Pembangunan dan penambahan pabrik es dan industri pengolahan ini tentunya melalui perhitungan yang matang sehingga layak secara ekonomis, dan (5) perlu adanya pembinaan yang intensip untuk mengubah pola hidup nelayan sehingga memiliki pola hidup dan manajemen keuangan yang baik. Untuk merubah pola hidup ini tentunya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan namun membutuhkan waktu yang relatif lama.

Semoga tulisan singkat ini dapat menumbuhkan empati kita terhadap nasib nelayan Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan protein bangsa agar terbebas dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakpastian penghidupan.

Penulis: Dr. Ir. M. Ahsin Rifa’i (Dosen PS Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNLAM)

Blog Attachment